Biak,Teraspasifiknews.com – Pemerintah Kabupaten Biak Numfor membahas penguatan mekanisme mediasi untuk menangani berbagai persoalan sosial di daerah bersama Pusat Bantuan Mediasi GKI (PBM-GKI).
Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Plt. Asisten I Setda Biak Numfor Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Senin (28/9/2026). Pertemuan dihadiri Wakil Ketua DPRK Biak Numfor Mintje Anna Yawan, SE., M.Pd., Plt. Asisten I Setda Biak Numfor Simon Rumpaisum, SH., serta Direktur dan Founder PBM-GKI Pdt. Jake (Jack) Merril Ibo, S.Th., M.Si.
Pdt. Jake mengatakan, pertemuan itu merupakan tindak lanjut pembahasan sebelumnya yang dilakukan pada Sabtu. Pemerintah daerah, kata dia, mengharapkan adanya pembahasan teknis bersama sejumlah pihak yang berada di bawah kewenangan Asisten I.
“Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah dan Bapak Bupati yang meminta supaya pertemuan yang dilakukan pada hari Sabtu dilanjutkan dengan pembahasan teknis bersama Pak Asisten I,” ujar Jake.
Menurut dia, persoalan stabilitas keamanan menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah. Namun, penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara umum karena setiap wilayah memiliki karakteristik dan akar masalah yang berbeda.
“Pemerintah punya kendala hari ini, paling besar adalah stabilitas keamanan. Ini tidak bisa digeneralisasi secara luas, tetapi harus dibicarakan secara spesifik karena setiap wilayah memiliki karakteristik masalah yang berbeda-beda,” katanya.
Bahas Berbagai Persoalan
Dalam pertemuan tersebut, PBM-GKI dan pemerintah membahas pola penyelesaian berbagai persoalan masyarakat di Biak Numfor. Persoalan yang menjadi perhatian antara lain konflik tanah, masalah adat, perpecahan antarkelompok adat, persoalan rumah tangga, serta masalah perkawinan.
Jake menilai, pemerintah, gereja, DPR, dan berbagai pihak terkait masih perlu membangun pola bersama untuk memahami akar masalah sekaligus menyiapkan solusi penyelesaian.
“Masalah bisa terjadi, tetapi solusi penyelesaiannya juga seharusnya ada. Karena itu, kolaborasi ini penting agar kita tidak hanya membicarakan masalah, tetapi menjadikan masalah sebagai bagian penting untuk memulai sesuatu yang baik,” ujarnya.
Ia mengatakan, PBM-GKI siap memberikan dukungan sesuai kapasitasnya untuk membantu pemerintah daerah memperkuat masyarakat dan membangun mekanisme penyelesaian konflik.
Menurut Jake, pemerintah daerah ke depan perlu memiliki peta persoalan yang memuat masalah yang sering terjadi, persoalan yang sudah diselesaikan, masalah yang masih berlangsung, serta sumber daya yang dibutuhkan untuk menanganinya.
Dengan demikian, program penyelesaian masalah dapat menjadi agenda bersama dan tidak bergantung pada pergantian kepemimpinan daerah.
“Setiap bupati boleh berganti, tetapi program untuk membuat Biak menjadi lebih baik harus menjadi program semua orang,” kata dia.
Dukungan Pemerintah Daerah
Plt. Asisten I Setda Biak Numfor Simon Rumpaisum menyampaikan apresiasi atas terlaksananya pertemuan tersebut. Pemerintah daerah, kata dia, membutuhkan dukungan lembaga mediasi untuk membantu menjembatani berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
“Atas nama pemerintah, kami berterima kasih atas terlaksananya pertemuan ini. Pemerintah sangat mengharapkan bantuan untuk menjembatani persoalan tanah, persoalan adat, dan persoalan lainnya yang dapat difasilitasi oleh Pusat Bantuan Mediasi GKI,” ujar Simon.
Ia berharap kehadiran PBM-GKI dapat membantu membangun komunikasi dan kepercayaan di antara sesama aparatur pemerintah, terutama putra daerah Biak Numfor.
“Harapannya, sesama aparat pemerintah sekaligus putra daerah Biak tidak saling mencurigai,” katanya.
Wakil Ketua DPRK Biak Numfor Mintje Anna Yawan juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang melibatkan PBM-GKI dalam pembahasan penyelesaian konflik sosial.
Keterlibatan lembaga mediasi dinilai penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, DPRK, gereja, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya.
Jake menjelaskan, PBM-GKI akan menyampaikan gambaran umum atau overview program kepada pemerintah daerah. Dokumen tersebut nantinya dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.
Program itu diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah untuk memetakan persoalan secara berkelanjutan serta menentukan langkah penyelesaian yang tepat.
Ia menambahkan, penguatan mekanisme mediasi semakin penting dalam rangka mempersiapkan Biak sebagai bagian dari perkembangan wilayah Papua, termasuk wacana Biak sebagai ibu kota Provinsi Papua Utara.
“Untuk itu, kita perlu membangun konstruksi masyarakat yang lebih kuat, terutama dalam melihat dan menyelesaikan persoalan,” ucapnya.
Pdt. Jake Merril Ibo merupakan Pendeta GKI di Tanah Papua sekaligus mediator dan fasilitator rekonsiliasi. Ia juga Direktur dan Founder PBM-GKI, lembaga yang bergerak dalam pelayanan mediasi di dalam maupun di luar pengadilan.
PBM-GKI juga berperan dalam pelatihan mediator serta penguatan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam penyelesaian konflik melalui pendekatan mediasi.
