Biak,Teraspasifiknews.com — Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Biak Numfor, Fera Dika Sroyer, menyampaikan ceramah mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) kepada peserta Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Tahun 2026.
Ceramah tersebut disampaikan secara daring melalui Zoom kepada peserta orientasi Angkatan I hingga IX. Fera memberikan materi langsung dari ruang kerjanya di Kantor BKPSDM Kabupaten Biak Numfor, Selasa (6/10/2026)
Dalam ceramah bertajuk “Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja”, Fera menjelaskan pentingnya pemahaman SOTK bagi PPPK sebelum menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurut dia, SOTK merupakan kerangka hukum yang mengatur struktur organisasi, pembagian tugas dan fungsi, serta tata hubungan kerja antarunit di lingkungan pemerintahan.
“Pemahaman terhadap SOTK penting agar setiap PPPK mengetahui posisi, tugas, kewenangan, serta hubungan kerja dalam organisasi,” kata Fera dalam pemaparannya.
Fera merupakan Kepala BKPSDM Kabupaten Biak Numfor dengan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b. Dalam materi tersebut, ia menguraikan sejumlah dasar hukum yang menjadi rujukan penyelenggaraan organisasi perangkat daerah dan manajemen aparatur sipil negara.
Dasar hukum itu antara lain Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Selain itu, Fera menyebut Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor sebagai salah satu landasan daerah. Perda tersebut tercatat dalam portal resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.
Menghindari Tumpang Tindih
Fera mengatakan, pemahaman terhadap SOTK dapat membantu PPPK menghindari tumpang tindih pekerjaan. Setiap pegawai perlu memahami batasan tugas agar tidak mengambil alih kewenangan unit lain atau mengabaikan tanggung jawabnya sendiri.
Pemahaman itu juga diperlukan untuk memperjelas jalur koordinasi. PPPK harus mengetahui kepada siapa laporan disampaikan sebagai bagian dari jalur komando, serta dengan siapa mereka perlu bekerja sama dalam pelaksanaan tugas.
“Dengan memahami struktur dan tata kerja organisasi, pegawai dapat bekerja sesuai kewenangan dan mekanisme yang telah ditetapkan,” ujar Fera.
Mendukung Pelayanan Publik
Menurut Fera, SOTK tidak sekadar menggambarkan susunan jabatan dalam pemerintahan. Di dalamnya terdapat pembagian fungsi dan hubungan kerja yang menentukan bagaimana pelayanan publik dijalankan.
Kejelasan struktur, tugas, dan koordinasi dinilai dapat mempercepat proses pelayanan. Sebaliknya, ketidakpahaman terhadap SOTK berpotensi menimbulkan keterlambatan, kesalahan prosedur, bahkan tumpang tindih kewenangan.
Karena itu, peserta orientasi PPPK Angkatan I sampai IX diharapkan tidak hanya memahami struktur organisasi secara administratif, tetapi juga mampu menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari.
Materi SOTK menjadi bagian dari rangkaian ceramah pada hari kedua Orientasi PPPK Kabupaten Biak Numfor Tahun 2026. Melalui kegiatan tersebut, peserta dibekali pemahaman mengenai posisi dan peran mereka sebagai bagian dari aparatur pemerintah serta pelaksana pelayanan publik.
Jho
