Biak| Teraspasifiknews.com — Fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa (GKB) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Biak Numfor menyatakan dukungan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Dukungan itu disampaikan seraya menekankan perlunya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta konsistensi pembinaan terhadap OPD pemungut pajak dan retribusi guna mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pandangan umum fraksi disampaikan oleh Sekretaris Fraksi GKB, Habel Wanma, pada Rapat Paripurna Ke-2 Masa Sidang III Tahun Sidang 2026 DPRK Biak Numfor yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRK Biak, Rabu (23/9/2026).
Total Pendapatan Daerah Naik Rp29,71 Miliar
Dalam paparannya, Habel Wanma merinci total pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2026 mencapai Rp1,39 triliun, meningkat Rp29,71 miliar dibandingkan APBD induk 2026. Target PAD ditetapkan sebesar Rp44,5 miliar, naik dari target awal Rp35 miliar, dengan kontribusi terbesar berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp26,72 miliar.
Belanja daerah pada perubahan ini naik menjadi Rp1,45 triliun dengan prioritas pada pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, perlindungan sosial, dan infrastruktur dasar.
Sorotan Terhadap Kinerja OPD
Fraksi GKB menyoroti masih rendahnya kinerja sejumlah OPD berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan. Karena itu, fraksi meminta pemerintah daerah konsisten membina 13 OPD pemungut pajak dan retribusi agar target PAD dapat tercapai secara optimal.
- Di sisi lain, Fraksi GKB memberikan apresiasi terhadap sejumlah program prioritas bupati-wakil bupati, termasuk Cek Kesehatan Gratis yang menyasar 14.000 jiwa, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, serta Koperasi Nelayan Merah Putih di berbagai distrik.
Arah Pembangunan Selaras Prioritas Nasional
Menurut Fraksi GKB, arah pembangunan daerah 2026 yang bertema “Penguatan Fondasi Kesejahteraan Berbasis Sumber Daya Manusia” sudah selaras dengan prioritas nasional dan provinsi, namun tetap harus memperhatikan kondisi lokal Biak Numfor.
Fraksi juga mendukung program-program yang telah meraih penghargaan, seperti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), cakupan Universal Health Coverage (UHC) di atas 98 persen dari BPJS Kesehatan, serta indeks pencegahan korupsi terbaik di Papua.
Susunan Fraksi GKB DPRK Biak Numfor
Fraksi GKB DPRK Biak Numfor periode ini dipimpin oleh Ketua Mety Karangan, S.AP, dengan Wakil Ketua Muh. Makka Arief, ST., MM, Sekretaris Habel Wanma, serta anggota Octavianus Yarangga dan Andrias Rumbarar, ST.
Rapat paripurna ini menjadi bagian dari proses legislasi penting dalam menyepakati perubahan APBD 2026 sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
