Biak,Teraspasifiknews.com — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Papua mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Biak Numfor membentuk dua peraturan daerah, yakni di bidang kekayaan intelektual dan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
Kunjungan itu dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Anthonius Ayorbaba bersama tim, Pertemuan berlangsung di ruang transit Kantor DPRK Biak, Rabu (28/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Anthonius Ayorbaba menjelaskan bahwa pembentukan peraturan daerah kekayaan intelektual penting untuk melindungi potensi karya, merek, dan kekayaan intelektual komunal masyarakat Biak Numfor. Ia menilai perlindungan hukum atas kekayaan intelektual juga dapat mendorong pemanfaatan serta komersialisasi karya lokal secara lebih tertib.
Sementara itu, rencana pembentukan peraturan daerah tentang bantuan hukum bagi orang miskin dinilai sebagai langkah untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Kementerian Hukum menekankan bahwa layanan bantuan hukum tidak dipungut biaya dan dapat diajukan dengan melampirkan dokumen perkara serta surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa atau kelurahan.
Tim Kementerian Hukum disambut Ketua DPRK Biak Numfor Daniel Rumanasen, didampingi Wakil Ketua II Adrianus Mambobo, S.Pd., MM, dan Wakil Ketua III Mintje Anna Yawan, SE., M.Pd. Turut hadir Sekretaris DPRK Biak Numfor Judi Wanma, M.Si.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas langkah lanjut penyusunan kedua rancangan peraturan daerah. Fokus pembahasan mencakup penguatan sinergi antara DPRK, pemerintah kabupaten, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua dalam mendukung kepastian hukum serta perlindungan hak masyarakat.
Kehadiran pimpinan dewan menunjukkan dukungan politik terhadap agenda tersebut. Pihak DPRK Biak Numfor diharapkan dapat mempercepat pembahasan rancangan peraturan daerah agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat, khususnya pelaku usaha lokal, pemilik karya budaya, dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Red:
