Karangasem,Teraspasifiknews.com — Komisi II DPRK Biak Numfor berkonsultasi mengenai pengelolaan retribusi pariwisata, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta pajak daerah. Konsultasi berlangsung di Kantor DPRD Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Rabu, 30 September 2026.
Kegiatan dimulai pukul 10.00 WITA dan berlangsung hingga selesai. Konsultasi dihadiri pimpinan dan anggota Komisi II DPRK Biak Numfor. Pertemuan dibuka Kepala Bagian Persidangan, Risalah, dan Perundang-undangan DPRD Kabupaten Karangasem.
Sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Karangasem turut hadir dalam pertemuan tersebut. Dari bidang koperasi, hadir Kepala Bidang Koperasi I Wayan Parsa, S.E., M.M. Adapun dari bidang perindustrian, perdagangan, dan UMKM, hadir Jabatan Fungsional Pandu Putu Panca Udayana.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem diwakili Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Anna Christiana.
Sementara itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD diwakili Kepala Subbidang Penataan Pajak Daerah I Wayan Tunggal Sutisna. Dalam konsultasi tersebut, Komisi II DPRK Biak Numfor menggali informasi mengenai pengelolaan koperasi yang dapat mendukung peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. 
Pembahasan juga mencakup peran koperasi dalam mendukung pengembangan usaha UMKM agar memberi dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah. Selain itu, peserta membahas pengaturan pajak dan retribusi dalam pengelolaan sektor pariwisata.
Komisi II juga menanyakan strategi peningkatan PAD melalui penerapan digitalisasi di bidang kepariwisataan. Aspek regulasi daerah menjadi materi lain yang dibahas dalam pertemuan itu.
Komisi II DPRK Biak Numfor berkonsultasi mengenai penerapan peraturan daerah maupun peraturan bupati dalam pengelolaan pajak daerah. Konsultasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi DPRK Biak Numfor dalam mendorong pengelolaan pajak, retribusi, koperasi, UMKM, dan sektor pariwisata secara lebih efektif.
Upaya itu diarahkan untuk memperkuat sumber-sumber pendapatan asli daerah serta mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.
Jho
